search-button

Oct 6, 2016

Tata Cara Perizinan Pendirian Apotek Terbaru

   
Advertisements
Tata Cara Perizinan Pendirian Apotek Terbaru

Apotik Sehat – Melihat banyaknya jumlah apotek hingga toko obat dewasa ini maka seharusnya tata cara perizinan pendirian apotek bukanlah perihal yang sulit untuk dilkakukan. Ya, apotek dan juga toko obat memang dapat dikatakan sebagai poros utama dari sektor industri yang bergerak di bidang farmasi.
Beragam produk obat-obatan farmasi akan dijumpai pada berbagai apotek dan toko obat karena memang hampir semua produknya dijual disana. Selain itu, tingkat kebutuhan akan berbagai macam jenis obat-obatan juga dewasa ini memang sudah semakin tinggi. Sehingga jika apotek lebih mudah dijumpai, maka tingkat kesehatan di Indonesia sendiri akan lebih terjamin.

Tata Cara dan Perizinan Pendirian Apotek Menurut Permenkes

Untuk itulah mengapa sebuah apotek atau toko obat wajib memiliki perizinan yang legal dan memenuhi standar dan persyaratan pendirian apotek menurut undang-undang. Melalui kondisi tersebut maka sudah tentu seharusnya perizinan untuk mendirikan sebuah apotek tidak akan sulit. Lalu bagaimanakah tata caranya sendiri? Berikut ini adalah tata cara perizinan pendirian apotek yang dapat kita perhatikan bersama.

Persyaratan mendirikan sebuah apotek :
  • Memiliki HO (Hindae Ordonantie)/Surat Ketengan Izin Tempat Usaha dari Biro Perekonomian yang terdapat di Pemerintah Daerah Kabupaten. Kemudian harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Setelah itu, harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diajukan oleh calon pemilik apotek pada kantor pajak. Serta harus memiliki Surat Izin Apotek (SIA) bagi apotek dan apoteker.
  • Untuk persyaratan fisik, calon pemilik apotek wajib memiliki bangunan yang sudah termasuk IMB dan status tanah, furniture dan etalase, alat untuk meracik obat, serta buku-buku standar.
  • Memiliki perbekalan farmasi terutama produk obat-obatan dengan jumlah minimum 75% dari obat generik yang sesuai dengan DOEN (Daftar Obat Esensial Nasional untuk rumah sakit tipe C.
  • Dan perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di apotek harus lengkap.

Persyaratan Perizinan untuk Mendirikan Apotek :
  • Fotokopi/salinan Surat Izin Kerja Apoteker
  • Fotokopi/salinan denah bangunan
  • Surat pernyataan status kepemilikan bangunan dengan bentuk akta kontrak/sewa/hak milik
  • Daftar asisten apoteker dengan data lengkap seperti nama dan alamat, tanggal lulus pendidikan, dan nomor surat izin kerja
  • Fotokopi/salinan detail mengenai daftar rinci sarana perlengkapan apotek
  • Surat pernyataan apoteker yang tidak bekerja dengan pihak lain (tidak menjadi pengelola/apoteker pada apotek lain serta tidak bekerja tetap pada sebuah perusahaan farmasi)
  • Fotokopi/salinan surat izin dari atasan untuk pemohon seperti ABRI, pegawai negeri, atau pegawai instansi pemerintah lainnya
  • Akte/surat perjanjian kerjsama antara apoteker pengelola dengan calon pemilik sarana apotek
    Surat pernyataan dari pihak pemilik tentang ketidak terlibatan dengan pelanggaran aturan perundang-undangan dalam bidang apotek

Dan untuk proses mekanisme pengjuan pendirian sebuah apotek adalah :
  • Permohonan izin apotek diajukan oleh apoteker pada DinKes (Dinas Kesehatan) tingkat Kabupaten/Kota setempat dengan Form Apt-1
  • Kepalan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat 6 hari kerja setelah pengajuan permohonan Form Apt-1 yang kemudian dapat meminta bantuan teknis pada Kepala Balai POM guna melakukan pemeriksaan setempat dalam kesiapan apotek utuk beroperasi (Form Apt-2)
  • Kepala Balai BPOM atau Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota paling lambat 6 hari kerja setelh pengajuan permohonan untuk bantuan teknis dari pihak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota saat melaporkan hasil pemeriksaan tersebut pada Kepala Dinkes Kabupaten/Kota(Form Apt-3)
  • Jika pemeriksaan yang sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 3 tidak dilaksanakan, maka apoteker pemohon dapat mengajukan kembali surat pernyataan siap meroperasikan apotek pada pihak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan tembusan pada Kepala Dinas Provinsi (Form Apt-4)
  • Setelah proses selama kurang lebih 12 hari kerja dari diterimanya laporan pemeriksaan mengenai hal terkaik, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dapat mengeluarkan Surat Izin Apotek (Form Apt-5)
  • Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Balai POM atau Tim Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaiama yang dimaksud pada poin nomor 3 menunjukan hasil belum memenuhi persyaratan, maka dalam waktu kurang lebih 12 hari kerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Penundaan (Form Apt-6)
  • Dan untuk Form Apt-6 atau Surat Penundaan seperti pada poin nomor 6 di atas, maka Apoteker akan diberikan kesempatan guna melengkapi/memenuhi persyaratan yang kurang selambat-lambatnya 1 minggu terhitung semejak tanggal penundaan.

Demikian di atas tadi adalah beberapa tata cara perizinan pendirian apotek yang kita ketahui bersama. Bagi Anda yang memang berminat untuk membuka apotek maka sudah tentu wajib mengetahui dan mengikuti proses tata cara tersebut. Semoga dapat menjadi sumber informasi yang membantu serta bermanfaat bagi Anda semuanya.
Baca juga: